Mukomuko – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Mengatakan bahwa proses rehabilitasi 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Di wilayah ini masih menunggu kepastian atau kesiapan anggaran dari pemerintah daerah.
Erik Mendiho, the Head of the Housing and Settlement Division of the Department of People’s Housing and Settlement Area (Perkim) in Mukomuko Regency, stated in a phone call from Mukomuko on Saturday that the Mukomuko Regency Government has allocated a budget of Rp800 million to carry out rehabilitation activities for 40 RTLH in the area.
“Jika saat ini kami masih tidak dapat bergerak karena tidak ada kepastian anggaran, mungkin akan terkena refocusing,” ujarnya.
“Dalam hal ini, belum ada penentuan mengenai siapa yang akan menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk program rehabilitasi 40 rumah warga miskin di area ini,” ujar dia.Karena itu, setelah ada kepastian dan kejelasan anggaran, pembuatan SK KPA dan PPTK untuk rehabilitasi 40 RTLH akan dilanjutkan,” ujarnya.
Jumlah anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp800 juta akan digunakan untuk proses rehab sebanyak 40 RTLH, sesuai dengan ketentuan bahwa anggaran untuk setiap RTLH adalah Rp20 juta.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk rehabilitasi RTLH dari APBD Mukomuko tidak berbeda dengan anggaran rehabilitasi RTLH dari APBN.
Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mengajukan anggaran sebesar 3 untuk program rehabilitasi. Mengirimkan proposal pembangunan RTLH kepada Kementerian PUPR.
“Sudah diajukan bantuan program rehabilitasi RTLH di APBN, dan dalam aplikasi ini, sebanyak 3 sudah disetujui. ” “Ada 000 rumah warga miskin yang diajukan,” kata dia.
Dia menyatakan bahwa telah diverifikasi sebanyak 1 usulan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah ini. Teks seluruhnya:
“Hasil ujian siswa merupakan cermin dari tingkat pemahaman dan penyerapan materi yang telah diberikan oleh guru selama proses pembelajaran. ” Ada 000 rumah.
Dia menambahkan bahwa instansinya masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terkait dengan jumlah usulan bantuan rehabilitasi RTLH di daerah ini.
