Jakarta – Pemerintah memperkuat integrasi data pertanahan melalui Proyek. Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu (ILASP) yang bertujuan. Untuk memastikan tidak ada lagi tumpang tindih dalam administrasi pertanahan.
Program ini merupakan kerjasama antara Kementerian Agraria dan Badan Teritorial Nasional (ATR/BPN), Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial.
“Jadi “Pengalaman sebelumnya seperti tumpang tindih lahan hutan dan kelapa sawit seluas 3,7 juta hektare tidak akan terulang lagi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid seusai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, berkat program ini, administrasi pertanahan di Indonesia akan dirancang secara menyeluruh, dengan diferensiasi pada setiap segmentasi tanah.
“Semuanya akan dipetakan, mana yang hutan, mana yang bukan hutan, mana yang transmigrasi, mana yang bukan hutan … Pemerintahnya, negara mana, semua ini akan terungkap. “Termasuk laut,” katanya.
Mengenai pendanaan program, Nusron mengatakan akan berasal dari hibah Bank Dunia sebesar $653 juta atau Rp10,64 triliun (kurs Rp16.300).
“Hibah Bank Dunia adalah 653 juta (dolar AS),” katanya.Sebelumnya, program ILASP mencakup kebijakan Satu Peta, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (Rincian Tata Ruang Wilayah (DLP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RUP). Luar Angkasa (RDTR), topografi dan kartografi, dukungan TI, dan lainnya.
Dengan pendanaan dari Bank Dunia, kata Nusron, Badan Informasi Geospasial (GIA) berkomitmen menyelesaikan RDTR di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2025.
Nusron mengungkapkan: Kebijakan kartografi dan kebijakan perencanaan wilayah untuk investasi dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, politik peta dan politik rencana ruang angkasa harus bersifat langsung. lengkap guna mengatasi tantangan di bidang penataan ruang dalam rangka peningkatan investasi di Indonesia dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
